Setelah melihat bagaimana pemerintah diberbagai negara menggunakan media sosial, pertanyaan yang kemudian muncul ialah bagaimana masyarakat merespon penggunaan tersebut. Apakah masyarakat tertarik dan berpartisipasi? Tentu saja harapannya masyakarat tertarik dan berpartisipasi. Sebab, apabila pada kenyataannya masyarakat tidak tertarik dan berpartisipasi berarti tidak ada dukungan dari masyarakat. Padahal masyarakatlah target utama dari pemanfaatan ini.

Beberapa institusi pemerintah di seluruh dunia memiliki pengikut atau massa di media sosial yang cukup besar. Akun media sosial pemerintah Amerika @WhiteHouse dan akun @Number10Gov milik pemerintah Inggris menunjukan angka yang cukup tinggi untuk pengikutnya di Twitter. Dua akun itu berada di angka jutaan pengikut, juga dengan pengikutnya di Facebook.

Namun, popularitas dan antusiasme warga sebenarnya tidak semata bisa diukur secara kuantitas. Sebab pengukuran dari sisi kuantitas semata menimbulkan banyak sisa pertanyaan seperti fake followers dan fake likes. Bisa jadi angka pengikut pada media sosial yang tinggi tidak sepenuhnya karena antusiasme masyarakat yang tinggi pula. Maka, sebenarnya tidak ada cara yang benar-benar sempurna untuk mengukur kepopuleran media sosial dan antusiasme masyarakat. Tetapi, salah satu cara yang masih bisa digunakan untuk menggambarkannya adalah dengan mengomparasi aktivitas di media sosial pemerintah yang sudah ada baik dari sisi kepopuleran lewat followers dan likes juga dari sisi interaksinya. Maksudnya adalah melihat bagaimana keaktifan pemerintah di media sosial, dan mengomparasi dengan tingkat interaksinya. Sebab, keaktifan dari aktivitas media sosial memiliki korelasi untuk mendongkrak kepopuleran media sosial tersebut.

Keaktivas media sosial pemerintah sangat beragam di seluruh dunia. Beberapa pemerintah menonjol dengan memberikan 70 tweets atau pesan dalam satu hari, misalnya negara Meksiko dengan akun media sosial @PresidenciaMX dan @gobrep. Beberapa negara Amerika Latin memiliki frekuensi aktivitas di media sosial yang tinggi pula seperti Republik Dominic, Kolombia, Venezuela, Bolivia dan Ekuador. Berikut adalah tabel kalkulasi statistic negara-negara dengan frekuensi aktivitas Twitter yang tinggi, dilansir dari tulisan Mickoleit tahun 2015 “Social Media Use By Governments”.

Sedangkan dari sisi interaksi, pertama dapat dilihat dari jumlah pengikut media sosial. Menurut Mickoleit tahun 2015 data dari Twiplomacy tahun 2014 dan World Bank tahun 2013, setidaknya terdapat Sembilan negara yang akun media sosial institusinya memiliki pengikut paling banyak pada tahun 2014.

Selain itu, untuk melihat antusiasme dan partisipasi masyarakat di berbagai negara dalam kegiatan media sosial pemerintah setidaknya dapat tercermin dari interaksi re-tweets. Re-tweets adalah kegiatan menyalin tweets untuk dibagikan kepada pengguna lain. Berikut adalah gambaran angka interaksi re-tweets yang terjadi di akun pemerintah beberapa negara.

Di Indonesia sendiri, kehadiran media sosial di pemerintahan Indonesia rupanya secara umum mendapat respon cukup positif dari masyarakat. Respon dikatakan cukup baik dilihat dari jumlah pengikut akun media sosial milik pemerintah. Beberapa daerah, terutama yang penetrasi internetnya tinggi, memiliki jumlah pengikut dengan jumlah yang banyak. Hanya saja, harus diakui bahwa masih ada beberapa akun media sosial milik pemerintah yang minim pengikut dan aktivitas karena keterbatasan infrastruktur dan juga tidak adanya aktivitas yang dilakukan pemerintah di akun tersebut.

Beberapa akun media sosial kepala daerah di Indonesia mendapat banyak pengikut. Akun Twitter @Jokowi kini diikuti lebih dari 3 juta akun lainnya. Akun @Pak_JK pun mendapat jumlah pengikut lebih dari 1,6 juta akun. Sedangkan salah satu primadona pejabat media sosial, @ridwankamil memiliki pengikut lebih dari 1,18 juta. Akun-akun resmi lembaga pemerintahan memiliki pengikut yang lebih sedikit berkisar di angka ribuan, misalnya @BNBP_Indonesia yang hanya memiliki pengikut sebesar 49 ribu saja.

Hanya saja, pengikut akun media sosial yang jumlahnya cukup tinggi ini rata-rata masih berasal dari daerah perkotaan yang terpapar internet setiap hari. Terpapar internet disini maksudnya adalah warga terbiasa menggunakan internet sebagai salah satu media utama meraih informasi. Beberapa akun media sosial daerah kota atau kabupaten tidak seramai akun media sosial kepala daerah perkotaan.

Partisipasi warga terhadap media sosial pemerintah tidak hanya bisa dilihat dari besarnya angka pengikut akun media sosial. Beberapa langkah nyata masyarakat ikut memanfaatkan media sosial untuk pengawasan pemerintah juga mencerminkan partisipasi. Media sosial di Indonesia sering digunakan untuk mendukung akuntabilitas pemerintah. Pada tahun 2012, Persatuan Pelajar Indonesia menggunakan Facebook dan Twitter untuk melaporkan pejabat yang diduga melakukan penghamburan uang dengan berbelanja di Berlin.

Antusiasme dan partisipasi warga terhadap pemanfaatan media sosial bisa dilihat baik dari sisi kuantitas maupun beberapa kasus partisipasi yang terjadi. Di era digital seperti ini, beruntung masyarakat masih memiliki ketertarikan dan mau berpartisipasi. Apabila pemerintah dapat mengembangkannya jumlah pengikut tidak hanya akan menjadi sebatas angka, namun berpotensi untuk membuat pembangunan menjadi semakin baik lagi.