Manfaat Penggunaan dan Pengelolaan Media Sosial Pada Pemerintahan
Tujuan penggunaan media sosial pada pemerintahan ialah untuk membangun engagement dan koneksifitas antara pemerintah dengan kelompok yang sulit terjangkau. Kelompok yang sulit dijangkau maksudnya adalah kelompok marginal ataupun kelompok apatis. Kelompok marginal bisa saja kelompok yang memiliki akses minim ke pemerintahan secara langsung. Sedangkan kelompok apatis adalah kelompok yang dengan sengaja menarik diri menjauh dari pemerintah, contohnya ialah kelompok anak muda.
Masing-masing memang pemerintah memiliki kepentingan dan fokus tersendiri yang membuat penggunaannya menjadi berbeda-beda. Meskipun demikian, penggunaan media sosial di bidang pemerintahan pada dasarnya dapat membuat informasi dan pelayanan pemerintah menjadi lebih terbuka. Keterbukaan ini mengarah pada keberlangsungan interaksi dan dialog untuk menjawab tantangan pemerintahan di berbagai bidang.
Salah satunya misalnya untuk mengumpulkan informasi faktual secara real time untuk penanganan krisis. Media sosial digunakan agar respon terhadap sebuah kriris bisa dilakukan lebih cepat. Salah satu contoh dari penggunaan media sosial adalah untuk penanganan krisis saat terjadi bencana alam.
Di Amerika, pada tahun 2011 pertama kalinya media sosial digunakan alat koordinasi dan berbagi pengetahuan seputar bencana gempa bumi Haiti. The Centers of Diseas Control and Prevention di Amerika menggunakan Twitter untuk menyebarkan informasi tentang penyebaran penyakit.
Di Australia, The Queensland Police Service mendemonstrasikan kekuatan media sosial selama terjadi bencana ketika Queensland dihantam banjir dan dinyatakan 90 persen wilayahnya terkena bencana akibat siklon tropis. The Police Service menggunakan Facebook, Twitter dan Youtube di Mei 2010. Bencana badai tersebut pertama menghantam pada 25 desember 2010 diikuti dengan banjir pada Januari 2011. Akun-akun media sosial digunakan untuk menyebarkan informasi terkait bencana tersebut. Hingga pada akhirnya, interaksi pada akun media sosial meningkat dan bahkan The Police Service mendapat pujian dari pemerintah, masyarakat dan media karena langkah yang mereka tempuh melalui media sosial selama bencana terjadi.
Pada level lokal, di Blacksburg, Virginia, wilayah ini menggunakan beragam media, termasuk media sosial, untuk menghimpun informasi real time dan juga mendeteksi serta mengatasi krisis. Melalui kanal ―Blackburg Alerts, pemerintah wilayah Blackburg mengombinasikan penggunaan media sosial Twitter, Facebook, email dan SMS untuk menghimpun informasi dari warganya. Melalui inisiatif ini, Blacskburg menerima beberapa penghargaan atas kekayaan atau keberagaaman penggunaan media oleh pemerintah.
Selain sebagai media penanganan krisis, beberapa negara menggunakan media sosial sebagai media untuk meningkatkan pelayanan dan komunikasi dengan masyarakat. Pemerintah mencoba memanfaatkan media sosial untuk menjangkau populasi yang sebelumnya belum terwakili dan terjangkau. Dalam kata lain, media sosial digunakan oleh pemerintah untuk mengumpulkan informasi dan aspirasi dari masyarakat.
Pengumpulan aspirasi dan informasi dari publik tersebut digunakan untuk mendukung proses administratif pelayanan publik. Cntoh sebagai gambaran dari penggunaan media sosial untuk menghimpun informasi dan aspirasi publik.
Fix My Street dari Inggris salah satunya. Fix My Street merupakan pemanfaatan media sosial yang dikelola non-pemerintah, namun diintegrasikan dengan email dari perwakilan rakyat sehingga dilakukan laporan rutin dan berkala oleh pemerintah. Warga yang menemukan kerusakan fasilitas jalan dapat melapor dengan menyertakan bukti.
Fix My Street akan mendisposisi dan ―menuntut‖ perwakilan rakyat untuk merespon dan memberikan feedback berupa tindakan nyata. Meskipun tidak dikelola langsung dibawah komando pemerintah Inggris, namun Fix My Street dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menghimpun informasi dari publik guna peningkatan kualitas pelayanan publik.
Berdasarkan beberapa contoh diatas, pemerintah memanfaatkan media sosial untuk menggiring e-perticipation dari masyarakat. Langkah ini ditempuh untuk lebih dekat dengan masyarakat dan tersedia wadah partisipasi bagi publik. Lebih lanjut, masyarakat diharapkan tidak hanya sekedar berpartisipasi namun berperan aktif dalam tata kelola pemerintahan.
Penggunaan media sosial kini seperti menjadi sebuah urgensi di pemerintahan. Memang penggunaan media sosial di pemerintahan bukanlah suatu keharusan. Namun, di era media baru seperti ini pemerintah perlu melakukan cara-cara pendekatan yang tepat kepada masyarakat. Belum lagi, pemerintah memiliki kewajiban untuk tetap dekat dengan masyarakat. Tuntutan tersebut membuat pemerintah perlu berada, bahkan 24 jam setiap harinya, disekitar masyarakat.
Leave a Reply